Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Zaky Hidayah, Banu Witono

Abstract


Pemberian otonomi daerah kepada pengurus membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan jumlah populasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh atau sensus sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi rata-rata 17% termasuk dalam kategori rendah. Rasio independensi memiliki rata-rata sebesar 23% jika dilihat dari kriteria yang termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas PAD memiliki kriteria sangat efektif. Rasio belanja modal telah memenuhi rata-rata belanja modal dengan rata-rata keseluruhan sebesar 20%. Rasio likuiditas menunjukkan sangat lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas menunjukkan sangat aman dalam memenuhi semua kewajibannya. Rasio profitabilitas cenderung fluktuatif.

Keywords


kinerja keuangan pemerintah daerah, analisis kinerja keuangan, rasio keuangan

Full Text:

PDF

References


Dwi Ervina Koesarieyanto, L. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Sebelum dan Sesudah Diterapkan Penganggaran Berbasis Kinerja. Jurnal Revitalisasi Jurnal Ilmu Manajemen, 04(9), 16891699.

Fathiyah dan Masnun. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Basis Akrual tahun 2014 -2015. 1(1), 7077.

Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 34. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD di kota Surabaya tahun 2012-2015. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), 6(3), 910924.

Muarif dan Indriani, M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2). https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284

Nasution, N. A., Si, M., Panggabean, F. Y., & Si, M. (2017). Vol. 8 No.1 Juli 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara, 8(1), 119.

Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. Accountability, 6(1), 45. https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). 7, 83112.

Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. 1(1), 4054.

Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, 4(2), 738747.

Sholikhah, M. (2018). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 45.

Sino, Supina. Ruliana, Titin. Latif, I. N. (2015). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat.

Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(1), 4359. https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22

Suranta, S., Perdana, H. D., Syafiqurrahman, M., Akuntansi, P. S., & Maret, U. S. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. 5(2), 111124. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.284

Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. InFestasi, 11(2), 118. https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127

Yulian, T. N. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Lamongan. Jurnal Ekonomi, 5, 128. http://eprints.perbanas.ac.id/3227/

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Cakrawala, 3(1), 6174.




DOI: https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8256

Refbacks

  • There are currently no refbacks.