Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh

Abstract

Berdasarkan fenomena kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh sebagai salah satu penerima dana otonomi khusus, dimana Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi khusus dan diberikan dana tambahan otonomi khusus, namun provinsi ini belum mampu membebaskan diri dari kemiskinan yang melanda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif bagaimana perkembangan dana otonomi khusus di propinsi Aceh dan menganalisis perkembangan indikator Sosial dan Ekonomi di propinsi Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dimana data skunder yang diperoleh melalui www.kemenkeu.go.id dan bps.go.id berupa data dana otonomi khusus dan data indikator sosial dan ekonomi di propinsi Aceh. Dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat yang diterima oleh propinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya di tahun 2020 mengalami penurunan dari 4,11 persen di tahun 2019 menjadi -0,22 persen di tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pada tahun 2009 sebesar 70,53 dan pada tahun 2019 sebesar 71,9. Di Provinsi Aceh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung meningkat jika dibandingkan antara tahun 2009 dan tahun 2019. IPM propinsi Aceh sedikit lebih rendah di bandingkan dengan IPM Indonesia. Kemudian jika dilihat dari persentase penduduk miskin, penduduk miskin di Aceh semakin berkurang tahun 2009 dibandingkan tahun 2019 yaitu 21,80 persen di tahun 2009 menjadi 15,01 persen di tahun 2019.