Legitimasi Kembalinya Hubungan Perkawinan Pasca Putusan Pengadilan

Abstract

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing (Riduan S, 2006). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administrative, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim. Suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah di talak tadi dan suami dapat rujuk lagi tanpa memerlukan akad baru tapi dalam masa idah, untuk tata cara apabila suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa idah, maka dapat dilakukan dengan cara menyatakan rujuk, namun jika masa iddah sudah berakhir dan suami belum menyatakan rujuk maka suami harus melakukan akad nikah baru dan mahar baru jika ingin rujuk kembali. Hal ini juga bisa di sebut dengan talak ba’in. Talak Raj’I ini hanya terjadi pada talak satu dan talak dua saja, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dangan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.