Konsep Penataan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Dalam Mewujudkan Wilayah Berkelanjutan

Abstract

Kawasan sempadan sungai di Sumatera Utara mengalami degradasi serius akibat alih fungsi lahan, permukiman liar, dan lemahnya penegakan hukum tata ruang. Persoalan mendasar adalah kesenjangan antara das sollen dan das sein regulasi yang mengatur sempadan sungai secara normatif sudah komprehensif, namun lemahnya kewenangan kelembagaan pemerintah daerah menyebabkan regulasi tidak berjalan efektif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penataan ruang sempadan sungai yang berkelanjutan berlandaskan prinsip sustainable development, keterpaduan tata ruang, dan perlindungan kawasan lindung sebagaimana diamanatkan UU Penataan Ruang dan UU Sumber Daya Air. Kewenangan kelembagaan pemerintah daerah Sumatera Utara menghadapi fragmentasi kewenangan antar-lembaga, tumpang tindih regulasi pasca UU Cipta Kerja, lemahnya kapasitas pengawasan, serta kesenjangan regulasi daerah dengan nasional. Implementasi penguatan kewenangan kelembagaan memerlukan model tiga pilar: penguatan regulasi melalui harmonisasi RTRW, penguatan kapasitas kelembagaan melalui SDM, teknologi geospasial, dan PPNS tata ruang, serta penguatan koordinasi melalui forum collaborative governance yang terlembaga dan mengikat secara hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan kelembagaan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama terwujudnya tata ruang sempadan sungai yang berkelanjutan di Sumatera Utara, dengan kepastian hukum dan akuntabilitas kelembagaan sebagai fondasinya.