Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem elektronik, termasuk dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Digitalisasi pendaftaran tanah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, perubahan dari sistem konvensional ke sistem elektronik membawa konsekuensi hukum baru, khususnya terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi pemegang hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik secara normatif telah tersedia dan relatif lengkap, namun penerapannya di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pertanahan elektronik. Tanggung jawab hukum atas perlindungan data pribadi secara yuridis berada pada lembaga penyelenggara sistem elektronik, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan dukungan peran PPAT.