KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS

Abstract

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan bisnis yang berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi nasional dan integritas sistem keuangan negara. Perkembangan teknologi, globalisasi sistem keuangan, serta kompleksitas modus operandi pencucian uang menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang adaptif dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta upaya pencegahan yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang meliputi meningkatnya kompleksitas kejahatan pencucian uang, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Adapun upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan regulasi, pembentukan dan peran strategis PPATK, penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer), serta kerja sama internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan pencucian uang memerlukan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta reformasi kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap dinamika kejahatan modern.