PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU

Abstract

Permasalahan pengelolaan keuangan tidak hanya pada taraf keuangan negara,
melainkan pada tataran pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di Labuhan
Batu melalui peraturan daerah sehingga dikaji seperti apa problematika dan juga
solusinya terhadap materi muatan dari peraturan daerah. Metode penelitian yang
digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggantian
suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah merupakan hal
yang biasa disebabkan oleh perkembangan, situasi dan kebutuhan dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup pengaturan mengenai
Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian berdasarkan Pasal 293 dan Pasal 330
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan
demikian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai langkah penyempurnaan terhadap
situasi dan kondisi saat ini untuk mengamankan keuangan daerah dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk terwujudnya pembangunan
yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.