Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Rahima Br Purba, Azima Mendina Amrul

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar. Sampel penelitian ini adalah pegawai pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai BKD. Data dalam penelitian ini adalah data primer, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisa yang digunakan adalah model Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap AkuntabilitasKeuangan Daerah.

Keywords


Akuntabilitas, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Full Text:

PDF

References


Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Chabib, Soleh dan Rochmansjah.2014. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia.

Fitri, Lestari. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Kinerja Manajerial,Pelaporan/Penanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Pemerintah Kabupaten Lingga). Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.Semarang: Badan penerbit-UNDIP.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Ida, Bagus Pujiswara. Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati.2014. Pengaruh Pemanfataan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung).Kabupaten Klungkung: E-Jurnal S-1 Akuntansi. Volume 2 No.1. Universitas Pendidikan Ganesha.

Indah, Windrastuti. Rahardjo, Adisasmita. R.A Damayanti. 2014. Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhada Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Kabupaten Moras: Universitas Hasanuddin. Makassar.

Lind, Douglas A. William G marchal. Samuel A Wathen. 2007. Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, 2009.Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, 2009.Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta: Andi, Offset.

Mulyono, Imam. 2012. Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam rangka Peningkatan transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah.Malang: Skripsi Politeknik Negeri.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia.2005Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.http://fafaahmad.wordpress.com.

Republik Indonesia.2005 Peraturan Menteri Dalam Negri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

http://fafaahmad.wordpress.com

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

http://fafaahmad.wordpress.com

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Accrual. http://fafaahmad.wordpress.com

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

http://fafaahmad.wordpress.com

Republik Indonesia.2005. Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.http://fafaahmad.wordpress.com

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. http://fafaahmad.wordpress.com

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Mentri Dalam Negri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. http://fafaahmad.wordpress.com

Soleha, Nurhayati. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Banten: Jurnal Ekonomi Volume 13 No. 1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sukhemi.2010. Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Yogyakarta: Universitas PGRI.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi Pemerintah Daerah : Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: ALPABETA.

Saputra, Iskandar. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kuangan pada SKPD Di Kabupaten Bintan. Tanjung Pinang: Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji.




DOI: https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308