PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA), PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TERHADAP BELANJA DAERAH: DALAM PRESFEKTIF TEORITIS

Sihar Simamora

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah dalam presfektif teoritis sisa
lebih perhitungan anggaran (SILPA), penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Kajian ini dianalisis dengan
menggunakan hasil telaah literatur dan hasil penelitian-hasil penelitian yang telah
dilakukan berkaitan dengan konsep tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa
secara teoritis sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan berpengaruh terhadap total belanja daerah dimasa yang
akan datang.


Keywords


Ekonomi, Jurnal, Online, Akuntansi, Bisnis, Belanja daerah, SILPA, penerimaan, pengeluaran pembiayaan

Full Text:

PDF

References


Adi, Priyo Hari, 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja

Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan

Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2006. Study atas belanja modal pada anggaran

pemerintah daerah dalam hubungannya dengan biaya pemeliharaan dan

sumber pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol 2 no. 2,

November 2006, hal. 17-32.

Allen, R. 1999 New Public Management: Pitfalls for Centrals and Eastern Europe.

Public Management Forum 1(4).

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Badan Universitas Diponegoro. Semarang.

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX.

Padang.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Rosdini, Dini, 2007. Akuntansi Pembiayaan dan Transaksi Nonkas Bagi Pemerintah

Daerah. Makalah Ini Dipresentasikan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi

Dki Jakarta 8 Juli 2008.

Sumini dan Nurcholis Madjid, 2009, Analisis dan Penetapan Indikator Kinerja dalam

Rangka Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Jurnal Badan Pelatihan

Keuangan Menteri Keuangan RI. Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam

Otonomi.Penerbit Ghalia Indonesia.

Santoso, Singgih. 2007. Mahir Menggunakan SPSS. Penerbit PT. Elex Media

Computndo. Jakarta.

Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response it Federal Aid

Symetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of

Retrenchment. National Tax Journal 47.No. 4. Hal : 799-816.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. SILPA dan Hak Masyarakat. http://www3.hafizkonsultan.com.

Buku APBD Sumatera Utara Tahun 2005-2010.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.




DOI: https://doi.org/10.30596/jrab.v14i2.419