The Concept of Indefinite Sentence in the General Election Criminal Accountability System in Indonesia

Mhd Teguh Syuhada Lubis

Abstract


General Elections are a means of popular sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly in the Unitary State The Republic of Indonesia is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is known that based on the latest regulations, the implementation of general elections in Indonesia is regulated in the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. These laws and regulations not only regulate the systematics of holding general elections but also regulate norms regarding the prohibitions and obligations of each legal subject in holding general elections. This includes criminal law rules that regulate it. So far it is known that the criminal provisions in the General Election Law only adhere to the Indefinite Sentence punishment system, namely that the criminal threat is only regulated to a maximum and there is no minimum criminal threat limit. Such a criminal system brings problems in implementing criminal liability for perpetrators of election crimes from a regulatory perspective. Therefore, it is necessary to look further at the basic concept of criminal liability in general elections, as well as the application of the indefinite sentence concept to general election crimes in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical research and the approach is based on legal rules and regulations. Furthermore, the nature of this research is descriptive analysis. The data sources used to conduct this research come from secondary data which uses legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection tool in this research is library research. And finally it will be analyzed using qualitative analysis. Based on the research results, it is known that in principle the criminal provisions contained in general election crimes adhere to the indefinite sentence system, this can be seen in the criminal provisions starting from Article 488 to Article 554 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which as a whole only outline maximum criminal sanctions and does not specify the minimum criminal sanctions provisions. Law makers should construct the provisions of the criminal system in the General Election Law using an indeterminate sentence pattern or minimum criminal threat. So that there is legal certainty and legal benefits that can be applied by the Panel of Judges to the electoral crimes that occur

 


Keywords


Indefinite Sentence, Criminal Liability, General Elections

Full Text:

PDF

References


Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Bagja, Rahmat dan Dayanto, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, Dan Teknsi Pelaksanaannya, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

________________, Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018)

Firmanzah, Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik (Pembelajaran Politik Pemilu 2009), (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

Fahmi, Khairul, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu Dan Pilkada Di Era Reformasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindos Persada, 2016).

Gaffar, Janedjri, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta, Konstitusi Press, 2013).

Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin, Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).

Muladi dan A, Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992).

Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

___________________________________________, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat), (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Renggong, Ruslan, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP. (Jakarta: Kencana, 2017).

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003).

Soekamto, Soerjono, Penelitian Hukum Sosiologis, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Sihombing, Eka N.A.M, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. (Malang: Inteligensia Media, 2018).

Wahyuningsih, Sri Endah, Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, (Semarang: Fastindo, 2018).

Zainuddin dan Nasution, Muhammad Taufik, Menata Ulang Sistem Pemilu, (Medan: Pustaka Prima, 2021).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Jurnal Ilmiah

Berlian Simarmata. “Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia”. Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Eva Achjani. “Proporsionalistas Penjatuhan Pidana”. Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41, Nomor 2, April-Juni 2011.

Fernando I. Kansil. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP”. Dalam Jurnal Lex Crimen, Volume III, Nomor 3, Mei-Juli 2014.

Fakhrurrozi Arrusadi. “Menakar Arah Demokrasi Konstalasi Partai Politik Dalam Proses Pemilihan Umum Pasca Reformasi”. Dalam Jurnal LEX Renaissance, Nomor 4, Volume 5, Oktober 2020.

Hirda Rahmah, Purwoto dan Indarja. “Penegakan Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Di Wilayah Jawa Tengah Ditinjau Dari Hukum Pidana”. Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017.

Hadi Jumhadi. “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak”. Dalam Jurnal Justiciabellen, Volume 01, Nomor 01, Januari 2021.

July Esther. “Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum”. Dalam Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020.

Mohd, Din, dkk. “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan (The Model for Law Enforcement on Election CrimesinAceh Province). Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020.

Puteri Hikmawati. “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”. Dalam Jurnal Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2, November 2011.

Said A. Amilludin. “Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawa Umur”. Dalam Jurnal Lex Crimen, Volume IV, Nomor 5, Juli 2015.




DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18055

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Address:

Faculty of Law,  University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238

E-mail: delegalata@umsu.ac.id

Telp/HP/WA : 081262664567

DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum is abstracting & indexing in the following databases: 

     

  Creative Commons License

De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Statcounter