Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Abstract
The police in terms of their duties as investigators can search for information from various sources and witness statements. Investigations can only be carried out if an event is believed to be a criminal offense and therefore, before an act of forced effort, then the data and facts are obtained carefully from the results of the investigation and thus the investigation is a follow-up to the activities of an investigation including an examination of Notary Public. The type of this research is normative legal research refers to library research or document study. Issues that will be examined in this study, namely the regulation of notarial summons by police investigators, the mechanism the use of denial rights and obligations of a notary public in terms of maintaining the confidentiality of the deed when examined, and the form of legal protection against the notary in terms of maintaining the confidentiality of the deed when carried out by police investigators. The results of the study showed that the regulation of notary summons by police investigators was regulated in Article 66 Paragraph 1 of the UUJN, the terms and procedure for notary summons are regulated in Article 26, Article 27 of Regulation Ministry of Law and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council. The mechanism is the notary can fulfill the summons after obtaining approval from the Notary Honorary Council. Legal protection for notaries is the existence of derivative proceedings
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Adjie, Habieb. (2013). Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris, (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau). Pekanbaru.
Ahmadi, Wiratni. (2000). Pendidikan Magister Kenotariatan, Makalah, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung.
Andrisman, Tri. (2013). Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
Arliman S, Laurensius. (2015). Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim. Yogyakarta:Deepublish.
Ediwarman. (2014). Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi). Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 3 (2). 143-153. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154.
Hamzah, Andi. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hamzah, Andi. (2001). Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHAP. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
Hanifah, Ida. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 5 (1). 10-23. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303.
Ibrahim, Johnny. (2005). Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia: Malang.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lotulong, Paulus Effendie. (2002). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 4 (1). 42-53. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
Maria, Miranda Laura. (2011). Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan. Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Marpaung, Leden. (2009). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika,
Nasution, Bismar. (2003). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993). Hukum Notariat Di Indonesia. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
Rizal, Nurman. (2007). Pemanggilan Yang Menghantui Notaris, Media Notaris. Ed. 11, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Wawancara dengan Brigadir Bambang, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.
Wawancara dengan Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H. Pada Tanggal 15 Juli 2019.
Wawancara dengan Brigadir Supriadi, S.H, Selaku Penyidik Unit Harda Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4081
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Address:
Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238
E-mail: delegalata@umsu.ac.id
Telp/HP/WA : 081262664567
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum is abstracting & indexing in the following databases:
De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Statcounter