PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 50-68 KUHP (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)

Lisa Yuliani, M Hamdan, Mahmud Mulyadi, Madiasa Ablisar

Abstract


Penelitian ini untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan, untuk menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta, untuk menemukan dan menganalisis Hak-hak tersangka atau terdakwa yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta sekaligus upaya-upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, tentang Pemasyarakatan dan bahan-bahan hukum lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam berbagai instrumen hokum, diantaranya KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnnya. Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa berpedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hak-hak tersangka/terdakwa yang tidak terlaksana dengan baik diantaranya : kurangnya pemahaman petugas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta wujud nyata hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan disusun hanya bersifat sederhana. Untuk mengatasi hambatan-hamabatan tersebut lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berupaya menggunakan seluruh potensi yang ada, mengambil langkah kebijakan yang tidak melanggar aturan serta memaksimalkan peran serta masyarakat dan institusi pemerintah lainnya, khususnya di wilayah lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berada

Keywords


Penerapan, Hak Tersangka/Terdakwa

Full Text:

PDF

References


Effendi H. A. Masyur, Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional, (Jakarta; GHalia Indonesia, 1994)

Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986)

Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 774-781.

Luhut Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court, (Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002)

Mulyadi Mahmud, Criminal Policy dalam Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008)

Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(2), 129-133.

Saragih Kusnardi, Bintan, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945 (Jakarta; Gramedia, 1978)

Widhayanti Erni, Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP, (Yogyakarta; Liberty, 1998)

Surakhmad, Winarno, Dasar dan Teknik Research (Bandung: Tarsito, 1978).

Tanusubroto. S., Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung: Armico, 1989)

Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. International Journal Reglement & Society (IJRS), 3(1), 11-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.