Analisis Hukum Tentang Keabsahan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Tukar Tanah Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN LLG

Abstract

Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari dan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi kalangan petani di wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Pentingnya arti tanah bagi masyarakat Indonesia, maka banyak masyarakat yang berupaya untuk memiliki hak atas tanah tersebut agar dapat dijadikan tempat mendirikan rumah kediaman, tempat bercocok tanam, tempat berusaha dengan mendirikan bangunan rumah tempat usaha atau bahkan melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut melalui suatu transaksi jual beli. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang Keabsahan surat tukar tanah yang dibuat oleh Kepala Desa adanya suatu kewenangan berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah sehingga diantara para pihak yang berkeinginan untuk melakukan peralihan hak berupa tukar menukar atas tanah baik secara lisan maupun tertulis kemudian harus dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak atas persetujuan tukar menukar sehingga Kepala Desa dapat membuat surat keterangan atas peralihan hak berupa tukar menukar tanah tersebut.