Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh BPN dan Pihak Terkait Dalam Pengadaan Tanah Demi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, namun sering menimbulkan sengketa, terutama dalam hal penentuan ganti rugi. Sengketa ini menjadi hambatan serius karena menyangkut hak dasar masyarakat atas tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penentuan harga ganti rugi, mengidentifikasi faktor penyebab sengketa, serta mengevaluasi penyelesaian sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Provinsi Sumatera Utara. Pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola tanahnya, termasuk hak atas ganti rugi bila tanah digunakan untuk kepentingan umum. Ganti rugi ini mencakup tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain di atas tanah. Namun, secara hukum, hanya ganti rugi atas tanah yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Untuk objek lain, besaran ganti rugi ditentukan oleh instansi terkait berdasarkan penilaian tim independen.