Kedudukan Advokat Sebagai Mantan Nara Pidana Dalam Menjalankan Profesi

Abstract

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan status advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Bagi advokat mantan terpidana yang menjalankan profesi advokat masih tetap berhak menjalankan profesinya, sampai ada Keputusan dari Dewan Kehormatan Advokat dalam persidangan Kode Etik. Hal ini mengindikasikan bahwa advokat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap profesi membutuhkan kode etik di dalamnya, Kode etik profesi adalah sekumpulan prinsip-prinsip etika yang menjadi bagian dari suatu profesi jika dilihat dari implementasi dan penegakannya saat ini, kode etik advokat sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap, dan banyak advokat yang kurang memperhatikannya.