Solusi Hukum Terhadap Jalan Yang Berada Di Atas Tanah Hak Milik

Abstract

Akses jalan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemegang hak atas tanah melakukan penutupan akses jalan yang telah digunakan oleh pihak lain, menimbulkan konflik hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindakan penutupan akses jalan di atas tanah hak milik berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemilik tanah berhak menutup akses jalan, tindakan tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang lebih tinggi, terutama terkait dengan hak-hak pihak lain yang telah memperoleh akses secara sah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang seimbang antara perlindungan hak pemilik tanah dan kepentingan umum guna menghindari konflik hukum dan sosial. pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola tanahnya, termasuk menutup akses jalan. Namun, terdapat batasan hukum dalam Pasal 670 KUHPerdata mengenai hak atas jalan bagi tanah yang terkurung (easement/servituut) serta prinsip kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).