Pengaturan Hukum Terkait Dengan Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup. Fokus penelitian ada di Analisis Putusan Nomor: 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm. Penelitian ini mencatatkan tentang Indonesia adalah negara yang lebih menekankan pada entitas lingkungan dengan adanya sanksi hukum terhadap kejahatan lingkungan baik itu dilakukan oleh orang atau badan hukum. hukum merupakan subyek dari adaptasi atas peraturan perundang-undangan yang terus berubah dan merefleksikan perubahan kondisi social dan kondisi tuntutan alam dan lingkungan. Dalam perkembangannya, masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan korporasi karena di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran korporasi ini misalnya, meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dari korporasi, dan juga mengurangi pengangguran oleh karena korporasi menciptakan lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tidak jarang korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas.