Upaya Pencegahan Praktik Politik Dinasti Melalui Kaderisasi Partai Politik

Raihan Putradinata, Lailatus Sururiyah

Abstract


Fenomena politik dinasti di Indonesia menjadi ancaman serius bagi prinsip demokrasi, karena memungkinkan seseorang menduduki jabatan publik tanpa pengalaman atau kompetensi yang memadai, melainkan karena hubungan kekerabatan dan kekuatan elit politik tertentu. Praktik ini membatasi kesempatan bagi calon pemimpin lain yang potensial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji faktor pendorong, dampak terhadap demokrasi, serta peran partai politik dalam mencegah politik dinasti. Hasilnya menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pencegahan melalui mekanisme kaderisasi yang objektif, pelatihan dan pembinaan kader tanpa pengaruh nepotisme, serta seleksi berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan loyalitas terhadap partai. Partai politik juga harus menjamin bahwa kader yang dicalonkan dalam pemilu memiliki kredibilitas dan integritas, bukan karena kekuatan politik dinasti di belakangnya.

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. (2005). “Memahami Tentang Beberapa

Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)” Jurnal Mimbar. Volume XXI No. 2.

Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements

Before and After the Job Creation Law. Kosmik Hukum, 25(2), 245-256.

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, Kriminologi (Suatu Pengantar), Medan: CV. Pustaka Prima.

Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai

Keadilan. Jurnal Yuridis, 11(1), 54–63.

Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal

Accountability in the Crime of Human Trafficking. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian

Hukum, 24(2), 3554-3462.

Syamsuddin Haris, et.al. 2005. Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan

Seleksi Legislatif Pemilu 2004, Jakarta: Gramedia.

Ratna Herawati, Partai Politik, Dinasti Kekuasaan, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Jurnal

Konstitusi, Vol. 17, No. 4 (2020), hlm. 722–740

Firman Noor, Politik Dinasti dan Krisis Demokrasi di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15, No.

(2018), 37–56

Alfan Alfian, Partai Politik, Oligarki, dan Politik Dinasti di Indonesia, Jurnal Politik, Vol. 6, No. 2

(2020), 245–262.

Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In Proceeding International

Seminar of Islamic Studies (pp. 1621-1626).

Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Pelayanan Publik. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 4, No. 1,

pp. 390-395).]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.