APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO FAMILY VIOLENCE CRIMES

Sumarno Sumarno, Syahranuddin Syahranuddin

Abstract


The application of restorative justice in efforts to resolve criminal acts of violence in the family is an effort in law enforcement solutions and can act as a mediator in bridging victims and perpetrators to reach solutions in unraveling problems that occur in domestic life. The application of the law through criminal proceedings is carried out if no agreement is reached between the parties as victims and perpetrators. Restorative justice has not been specifically regulated in the provisions of the law, but is an alternative way to solve problems, especially the resolution of domestic violence. The Law on the Elimination of Domestic Violence in reality is a hope in solving the occurrence of domestic violence which in its resolution is very complex and involves various parties in solving social problems and their diversity that occur in community life. It is expected that the government will be more assertive in terms of carrying out its duties and authorities in accordance with the law and indiscriminately in decision-making, firm action in solving problems that occur within the household is a natural thing in providing services to the community in determining the final choice in solving problems faced by each individual.

Full Text:

PDF

References


AGUSTIAWAN, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 105/Pid. Sus/2019/PN Pbr).

Bambang, W. (2014). Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Dandurand, Y., & Griffiths, C. T. (2006). Handbook on restorative justice programmes. UN.

Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Pranata Hukum, 5(2).

Erwin, M. (2011). Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Gultom, M. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar. PT. Refika Aditama.

Haryanti, S. R. I. (2016). Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(3).

Ishaq, H. (2022). Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi. Sinar Grafika.

Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi, 4(2), 495–509.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. Datin Law Jurnal, 2(11), 46–70.

Nasution, M. S. A., & Lubis, Z. P. (2016). Hukum dalam Pendekatan Filsafat. Kencana, Jakarta.

NIM, S. (n.d.). PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK TERHADAP KAPAL PENANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN DAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 711 (WPPNRI 711) LAUT NATUNA. Jurnal Fatwa Hukum, 5(4).

Parvez, A., Superani, A. V., & Juaningsih, I. N. (2022). Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(2), 232–250.

Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. Sasi, 16(3), 8–13.

Pratama, R. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI LAMPUNG TENGAH DALAM PERKARA POLISI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA. Universitas Muhammadiyah Metro.

Ragiliani, S. (2014). Kesetraan Gender dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein Muhammad). Skripsi Pascasarjan, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rahardjo, S. (2003). Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas.

Rahawarin, A. R., Ahmad, I., & Uty, L. (2021). KAJIAN YURIDIS TERHADAP JENIS SANKSI HUKUM PIDANA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA. Legal Pluralism, 11(1), 386–394.

Rosadi, O., & Satria, A. (2022). Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana. UNES Law Review, 5(1), 99–109.

Salim, H. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi.

Sambas, N. (2010). Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu.

Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis. Sinar Grafika.

Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). Sasi, 22(1), 74–84.

Sunarso, H. S., SH, M. H., & Kn, M. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika.

Surach Winarni, S. H. (2017). Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus Card Skimming).

Wahid, E. (2010). Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana. Buku Dosen-2009.

WARUWU, S. (2022). PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.

Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).




DOI: https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.14501

DOI (PDF): https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.14501.g9157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.