PENERAPAN ASAS ACTIO PAULIANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ( Studi Putusan No.1 Actio pauliana/2018/PN.Niaga Mdn )

Abstract

Actio pauliana adalah hak yang bertujuan untuk melindungi kreditor. Ketentuan Actio pauliana selain diatur dalam KUHPerdata juga diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Pada putusan no.1/Pdt-Sus/ Actio pauliana /2018/ di Pengadilan Niaga Medan menunjukan bahwa asas Actio pauliana mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat membatalkan perjanjian yang dibuat debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1tahun sebelum putusan pailit jatuh kepada debitor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan asas hukum dan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengunakan sumber data sekunder dan alat pengumpul data studi dokumentasi yang kemudian dianalis kualitatif. Dengan penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa asas Actio pauliana secara umum diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan secara khusus diatur dalam Pasal 41sampai pasal 49 UU KPKPU. Penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan Niaga Medan dengan gugatan Actio pauliana hanya sedikit terjadi. Pada kasus no. 1/Pdt-Sus/ Actio pauliana/ 2018 /PN.Niaga Mdn ini bank sebagai pengugat intervensi sebagai pemegang hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan sertifikat hak milik yang berasal dari debitor pailit tidak dapat diterima . Dengan demikian kasus ini sudah tepat dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap penerapan asas Actio pauliana dalam perkara kepailitan