ASURANSI NELAYAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PASCA COVID-19

Abstract

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah banyak menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan. Selama 2 (dua) tahun lebih sudah masyarakat Indonesia hidup bergandengan dengan virus yang sampai saat ini wabah itu masih belum tuntas. Pendidikan, Ekonomi, bahkan Profesi Nelayan juga merasakan dampak yang sama.

Berbagai program andalan pemerintah kian dilontarkan agar masyarakat dapat bertahan hidupnya selama pandemi ini terus berlangsung. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) turut hadir dalam membantu dan melindungi Nelayan dari sabang sampai merauke. Hal ini dilandasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Berbagai aturan hukum tersebut bertujuan untuk keselamatan dan ketahanan masyarakat sekaligus sebagai perlindungan hukum kepada Nelayan di masa pandemi Covid-19