Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Pegadaian

Abstract

Pegadaian membuka peluang konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk di pegadaian dengan cara kredit melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak konsumen dan Pegadaian harus memiliki payung hukum yang jelas dan tidak merugikan hak-hak konsumen. Namun, beberapa persoalan yang ditemukan ketika konsumen ingin melakukan kredit di pegadaian, di antaranya konsumen yang ingin melakukan kredit di pegadaian merasa keberatan dan pihak konsumen belum mengetahui secara jelas bentuk-bentuk kredit yang terdapat di Pegadaian, serta klausula baku yang diterapkan di dalam perjanjian.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perjanjian kredit di Pegadaian dan Bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit akibat klausula baku yang diterapkan Pegadaian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, sedangkan sumber data yang digunakan bersumber pada data sekunder dan data primer. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Bentuk kredit di Pegadaian sama dengan bentuk kredit yang berada di bank umum. Namun, terdapat perbedaan antara bentuk kredit yang diterapkan, kredit pada bank umum terbagi menjadi kredit korporasi dan kredit perorangan, sedangkan kredit yang berada pada Pegadaian pada dasarnya kredit perorangan. Perlindungan konsumen yang melakukan perjanjian kredit kepada pegadaian tetap terakomodir dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian