Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah : Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai perwujudan filosofi pembangunan kesejahteraan masyarkatan sebagaimana termaktub pada Alinea Keempat Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum”, dalam perjalanannya kerap sekali menuai masalah wanprestasi yang berujung pada sengekta hukum yang tidak berkesudahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis, sekaligus mengetahui Legalitas alternatif penyelesaian sengketa pengeadaan barang dan jasa pemerintah dlihiat dari persepektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang berbasis pada sumber data bahan hukum sekunder. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada prinsipnya, penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 18 tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi : mediasi, konsiliasi dan arbitrase telah sesuai dengan prinsip penyelsaian sengketa menurut Hukum Ekonomi Syariah yang   berdasarkan Tradisi Islam Klasik, yaitu Al Sulh (Perdamaian) dan Tahkim (artbitrase). Namun dalam implementasinya, hakim mediator kerap sekali mengabaikan penegasan unsur – unsur Al Sulh (Perdamaian) dan Tahkim (artbitrase) sebagaimana disebutkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Ini yang membuat proses penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa menemui jalan buntu.