PARADIGMA HUKUM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

Abstract

Paradigma hukum terhadap proses penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang mengalami perkembangan signifikan dengan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia. Paradigma ini menggeser fokus dari sekadar penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku menjadi upaya pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak kejahatan. RUU Perampasan Aset dirancang untuk memperkuat instrumen hukum yang ada dalam memberantas pencucian uang dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji relevansi dan urgensi RUU Perampasan Aset dalam konteks penegakan hukum terhadap pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RUU ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang dan mempercepat proses pemulihan kerugian negara. Namun, implementasi yang efektif memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya