PENYANDERAAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Aspek Hukum Humaniter Internasional melindungi warga sipil dari penyanderaan ketika terjadi konflik bersenjata dan Akibat Hukum Tindakan Penyanderaan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpilkan bahwa Aspek hukum Humaniter Internasional terhadap kasus penyandraan warga sipil, diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV dengan tegas melarang perbuatan penyanderaan terhadap penduduk sipil, Konvensi Den Haag, hukum kebiasaan dan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) juga diatur dalam Protokol Tambahan 1977. Larangan penyanderaan juga muncul dalam instrumen konstitutif dari berbagai pengadilan kejahatan perang internasional. Kemudian Akibat Hukum Tindakan Penyanderaan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata maka dilakukan upaya penegakan hukum. Mekanisme penegakan hukum dalam Konvensi Jenewa 1949 adalah mekanisme nasional, yang artinya penegakan hukum humaniter dilakukan oleh Pengadilan Nasional. Apabila mekanisme nasional tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan, maka mekanisme internasional menjadi opsi berikutnya baik melalui pengadilan yang bersifat ad hoc atau yang permanen.