Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi

Abstract

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi kitab ataupun acuan untuk menindak pelaku tindak pidana aborsi dan yang menjadi aturan hukum khususnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelengkap terhadap aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana aborsi, yaitu (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, beberapa aturan hukum tersebut menjadi acuan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan terhadap kasus tindak pidana aborsi diantaranya adalah ketiadaan rekam medik yang jelas mengenai tindakan yang diambil oleh tenaga medis sebelum dan sesudah tindakan (konseling pra tindakan dan konselin pasca tindakan), dan hambatan selanjutnya ialah bahwa kegiatan aborsi ini adalah kesepakatan antara dokter dan psien nya sehingga sulit bagi aparatur penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana aborsi. Kendala selanjutnya dapat dilihat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini. Aturan hukum mengenai Abortus provocatus telah ditetapkan secara cukup jelas, tetapi aturan yang tertulis tersebut tidak mengatur secara tegas dan detail mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku Abortus provocatus tersebut.