Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Syariah

Abstract

Gadai merupakan pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Pelaksanaan gadai di Indonesia dapat dilakukan dengan sistem konvensional dan juga dengan sistem syariah. Gadai dalam sistem konvensional di atur dalam KUHPerdata. Pelaksanaan gadai dalam sistem konvensional terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu : Fase Pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini merupakan awal dari perjanjian pemberian gadai. Fase Kedua adalah penyerahan benda gadai dalam kekuasan penerima gadai sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu. Dengan demikian hak gadai dianggap barulah terjadi dengan penyerahan kekuasaan (bezit) atas benda yang dijadikan jaminan itu pada kreditur. Gadai dalam fiqih muamalah juga bisa disebut dengan Rahn, yaitu penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Barang yang dibuat jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang memberi hutang, kecuali orang yang berhutang, pada saat jatuh tempo masih belum bisa melunasi hutangnya, maka barang yang dibuat jaminan akan dijual kepada orang lain sebagai ganti untuk membayar hutangnya. Persamaan Gadai dalam Sistem Konvensional dengan Gadai dalam Sistem Syariah adalah sama-sama merupakan jaminan kebendaan yang berfungsi sebagai pelunasan utang manakala terjadi kegagalan pembayaran pada waktu yang ditentukan. Sedangkan perbedaannya adalah Gadai dalam sistem Konvensional melalui penerapan bunga, sedangkan gadai dalam sistem syariah menggunakan akad biaya penyimpanan marhun (akad ijarah).