KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku:
Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
Dian Agung Wicaksono, Dian Agung Wicaksono, Dian Agung Wicaksono, Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.
Faisal Akbar Nasution, Kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat dan Presiden Pasca Perubahan UUD 1945, Pustaka Bangsa Press: Medan, 2006.
Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, Cetakan Ke 2, Jakarta: Lp3es, 2015.
Marwan Mas, Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara, Edisi Ke 1, Cetakan Ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2018.
Moh. Kusnardi Dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, 1980
Riri Nazriyah, MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan, Yogyakarta: Fh Uii Press, 2007.
W. F. Prins dalam R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1978.
Widayati, Perbandingan Materi Muatan Ketetapan Mpr Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1, 2016.
Jurnal/artikel ilmiah
Lutfil Ansori, Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR, Al-Daulah Vol. 6, No.1, April 2016.
Risalah Perkara Nomor 24/PUU-XI/2013, Perihal Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 25 Maret 2013.
Risalah Rapat DPR RI Panitia Khusus RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Raker II, 23 Februari 2011.
Undang-Undang/Perpu
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Internet
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berubah, Terdapat Dalam, Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt4e29a86c799c4/Hierarki-Peraturan-Peruu-Berubah-, Diakses Pada Tanggal 06 Desember 2020, Jam 15.18 Wib.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Buletin KONSTITUSI
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Alamat: Jalan Kapt. Mochtar Basri No.3 Medan
Email: puskasi@umsu.ac.id