Criteria For Limiting Perpetrators And Victims In Pornography Crime | Danardono | DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum

Criteria For Limiting Perpetrators And Victims In Pornography Crime

Danardono Danardono, Rosalia Dika Agustanti

Abstract

The development of information and communication technology has had a positive impact on people's lives, but over time the forms of criminal acts have become increasingly diverse, from traditional to modern, one of which is the Crime of Pornography. The problem is how the factors influence the crime of pornography and what are the criteria for perpetrators and victims in the crime of pornography. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The result is that there are criteria for limiting perpetrators and victims in the crime of pornography, which can be said to be a perpetrator if everyone has been proven to produce, make, reproduce, duplicate, distribute, broadcast, import, export, offer, trade, rent and distribute pornography as regulated in the Pornography Law. Furthermore, it can be said to be a victim if someone becomes the object of a crime of Pornography, in addition, the victim is a person who experiences physical, mental, and/or economic suffering caused by a crime. A victim can also be said to be a perpetrator if he gives consent to the occurrence of a crime of pornography related to him. Therefore, there needs to be an update, especially in the Pornography Law which regulates the criteria for limiting perpetrators and victims, such as a victim can become a perpetrator if he/she agrees to commit a pornographic crime in addition to the perpetrator committing the crime as in Article 4 paragraph (1) of the Pornography Law. Thus, there needs to be a change in the Pornography Law to emphasize the role and limitations of perpetrators and victims so that this can provide legal certainty and benefits to perpetrators and victims of pornographic crimes

Keywords

Criteria, Limitations, Perpetrators, Victims, Pornography

Full Text:

PDF

References

Agustanti, R. D. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. Yuridis, 7(1), 27–46. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1843

Agustanti, R. D., & Setiawan, A. N. (2021). Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/erahukum.v19i1.11155

Agustanti, R. D., & Waluyo, B. (n.d.). KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN. Masalah-Masalah Hukum, 52(1), 42–51.

Bambang Waluyo, S. H. (2012). MH, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.

Christianto, H. (2017). Revege Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. Veritas et Justitia, 3(2), 299–326.

Cusack, C. M. (2017). Pornography and the criminal justice system. CRC Press.

Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. Al-’Adl, 7(2), 53–66.

Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7), 520–541.

Faizin, A. (n.d.). Bentuk-Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2014/PN. BTL). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hamdan, H. (2006). Regulasi Tentang Pornografi: Tinjauan Kontekstual Hukum Islam. Ulumuna, 10(2), 261–284.

Hartanti, D. N., Titahelu, J. A. S., & Taufik, I. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid. B/2020/PN. Amb. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 110–124.

Hidayat, W. T., & Ilyas, S. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 9531–9538.

Jazillah, E. (2022). MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK UJI MATERIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG. Universitas Nasional.

Lahabu, N. A., Nur, R., & Darmawati, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(3), 41–58.

Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. Legal Journal of Law, 2(2), 11–24.

Matsui, S. (2015). The criminalization of revenge porn in Japan. Wash. Int’l LJ, 24, 289.

Myler, S. F. (2017). Playing the victim-a psychological perspective. Psychol Behav Sci Int J, 3(1), 555–601.

Natasya, D. P., & Andriasari, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi. Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1), 115–121.

Nggeboe, F., & Ibrahim, I. (2022). Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 115–121.

Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 402–417.

Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. Jurnal Usm Law Review, 4(1), 67–81.

Putra, M. J. A., Busroh, F. F., & Utoyo, M. (2023). ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-VIII/2010 DIHUBUNGKAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERISTIWA PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 135–152.

Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 7(1), 70–82.

Rindiani Kurniawati, Mulyadi, R. D. A. (2021). Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila. Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), 11(1), 151–162. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i1.3414

Sari, N. A., Sinaulan, R. L., & Fitrian, A. (2023). Peranan Hakim dalam Memberikan Nasehat Kepada Penggugat Atas Gugatan yang Kabur Terhadap Perkara Sengketa Tanah. Journal of Innovation Research and Knowledge, 3(3), 565–578.

Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(2), 276–293.

Setiawan, D. A. (2018). Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime). Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 16(2).

Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Indonesia Law Reform Journal, 1(1), 88–110.

Sumarna, D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 2(4), 706–731.

Sunarso, S. (2015). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.

Syukur, K. A. (2015). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), 218–228.

Tampubolon, S. (2024). Kekuatan Pembuktian Antara Visum Et Repertum Dengan Keterangan Saksi Pada Suatu Tindak Pidana. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 6(6), 81–90.

Trisna, D. D. (2020). Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 299–311.

Wibisono, M. I., & Fawaid, B. (2022). Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas). Journal of Sex Research, 46, 216–232.

DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.22694

Refbacks

There are currently no refbacks.

Address:

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238

E-mail: delegalata@umsu.ac.id

Telp/HP/WA : 081262664567

DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum is abstracting & indexing in the following databases:

De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.