Sanksi Administratif Malpraktik Bagi Dokter Dan Rumah Sakit Di Indonesia

Marjan Miharja

doi:10.30596/dll.v5i1.3445

Sanksi Administratif Malpraktik Bagi Dokter Dan Rumah Sakit Di Indonesia

Marjan Miharja

Abstract

This study aimed to examine the forms of sanctions for malpractice committed by doctors and hospitals in the perspective of positive Indonesian law. The method used is the normative legal research method or the library legal research method is the method or method used in legal research conducted by using existing library materials. The results showed malpractice actions carried out by doctors and hospitals have clear legal responsibilities stipulated in Act Number 29 of 2004 concerning Medical Practices. Administratively, all forms of malpractice carried out by doctors and hospitals can be threatened with imprisonment, civil, administrative sanctions, and fines. As for hospitals, they can be sentenced directly and indirectly. In the later, final stages, the final stages of court decisions made by doctors and hospitals can be carried out on license revocation.

Keywords

Malpractice, administrative sanctions, doctors, hospitals

Full Text:

PDF

References

Adi, P. (2013). Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktik Kedokteran. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 267-282.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Machmud, S. (2012). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek. Bandung: Karya Putra Darwati.

Munir Fuady, 2005, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter). Jakarta: Citra Aditya Bakti

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PPU/-V/2007 terhadap uji materil Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Soekanto, S., (1981). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

________& Mamudji, S., 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetrisno, (2010). Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495

Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 79 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576.

DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445