Kepastian Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram. Uang yang dimaksud adalah berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Cara yang digunakan antara lain dengan memasukkan tersebut ke dalam sistem uang keuangan (financial system) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalam UU TPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non-bank, maka sasaran pengaturan dari UU TPPU ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.