Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Jaminan Kesehatan BPJS Di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Oleh Pihak BPJS Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011

Abstract

BPJS Kesehatan (Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan program pemerintah yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya pegawai negeri sipil, penerima pensiun (PNS, TNI, POLRI), veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, pegawai swasta, dan masyarakat umum. Dalam menjalankan amanahnya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi (RSUD Dr. Pirngadi) Medan, untuk melayani pasien BPJS. Namun demikian, dalam praktiknya sering timbul permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang kartu BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bentuk perlindungan hukum yang diberikan BPJS kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit; (2) faktor-faktor penghambat pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi bagi pemegang kartu BPJS Medan; dan (3) upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh pengguna jaminan kesehatan di rumah sakit. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan BPJS kepada masyarakat meliputi upaya memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan peserta BPJS selama menjalani perawatan di rumah sakit dengan cara menjalin kerja sama yang menguntungkan peserta BPJS, menerapkan standar mutu pelayanan rumah sakit, dan memastikan jaminan kesehatan diberikan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Kendala utama dalam pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi bagi pasien BPJS terkait dengan masalah administratif, khususnya ketidakpatuhan peserta terhadap persyaratan administratif BPJS. Dalam menangani sengketa, BPJS berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan wewenang, dan secara rutin melakukan sosialisasi untuk mengedukasi peserta BPJS mengenai hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.