Penerapan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Medan

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 merupakan instrumen hukum progresif yang memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi perempuan, khususnya dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Medan, serta data dari studi pustaka, dokumentasi putusan, dan wawancara dengan hakim dan pihak berperkara. Hasilnya menunjukkan bahwa Perma tersebut cukup signifikan dalam mewujudkan keadilan bagi istri, terutama terkait hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, dan hak asuh anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, termasuk inkonsistensi hakim dan minimnya pemahaman para pihak terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 dapat lebih optimal.