Tanggung jawab hukum akibat wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan bentuk perikatan yang diatur dalam KUH Perdata, namun sering kali menimbulkan sengketa akibat wanprestasi atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan studi kasus untuk menganalisis tiga hal: pengaturan wanprestasi dalam hukum Indonesia, tanggung jawab hukum koperasi CU Tunas Mekar, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 1252 KUH Perdata, dan tanggung jawab koperasi didasarkan pada perjanjian tertulis serta aturan internal. Dalam putusan tersebut, gugatan ditolak karena cacat formil berupa obscuur libel dan error in persona, sehingga substansi perkara tidak diperiksa. Hal ini menegaskan pentingnya ketepatan formil dalam menyusun gugatan agar proses hukum terhadap wanprestasi dapat berjalan secara efektif dan adil.