Eksistensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui proses pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa Pilkada dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada diatur melalui berbagai peraturan yang kerap berubah mengikuti dinamika politik hukum. Sengketa Pilkada ditangani oleh badan peradilan khusus yang bentuk dan hukum acaranya belum jelas, namun secara hukum PTUN dapat diberi kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini didasarkan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang hasil Pilkada yang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pilkada sebagai bagian dari Pemilu, tidak lagi dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara. Meski demikian, keputusan KPUD tersebut memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat konkrit, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.