Public Trust in the Existence of Patronage Politic in the Distribution of Power in the Merah Putih Cabinet

Mulia Sari, Sheila Naovallia, Rivi Ahmad Jalari, Leni Anggraeni, Yoga Bestari, Cecep Darmawan

Abstract


 

ABSTRACT

In the history of Indonesian politics, for the first time a cabinet of state ministries was formed with an extraordinarily large number of members, known as the Merah Putih cabinet. The existence of patronage politics is thought to be the main cause of the increase in the number of cabinet members. Therefore, researchers conducted research to determine public trust in the existence of patronage politics in the distribution of power in the Merah Putih cabinet using quantitative methods with a descriptive type. The results of research data processing using simple linear regression data analysis reveal that there is a positive influence that public trust has on the existence of patronage politics in the distribution of power in the merah putih cabinet, even though only 16.1%. This means that even though the level of trust is not very high, the public still believes in the existence of patronage politics in the distribution of power in the merah cabinet. One form of the existence of patronage politics is the public's belief that strategic positions in the Merah Putih cabinet are given to those who have political closeness to the leader.

 

Keywords: Public Trust; Patronage Politic; Distribution of Power; Merah Putih Cabinet

 

ABSTRAK

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, untuk pertama kalinya terbentuk kabinet kementerian negara dengan jumlah anggota yang luar biasa banyak yang disebut sebagai kabinet Merah Putih. Eksistensi politik patronase diduga menjadi penyebab utama menggemuknya jumlah anggota kabinet ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui kepercayaan publik terhadap eksistensi politik patronase dalam pendistribusian kekuasaan kabinet merah putih melalui metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Hasil pengolahan data penelitian menggunakan analisis data regresi linear sederhana mengungkapkan adanya pengaruh positif yang diberikan kepercayaan publik terhadap eksistensi politik patronase dalam pendistribusian kekuasaan kabinet merah putih yaitu hanya sebesar 16,1%. Artinya walaupun tidak terlalu tinggi tingkat kepercayaannya, namun masyarakat tetap percaya terhadap eksistensi politik patronase dalam pendistribusian kekuasaan dalam kabinet merah putih. Salah satu bentuk eksistensi politik patronase tersebut adalah kepercayaan masyarakat bahwa jabatan-jabatan strategis dalam kabinet merah putih diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan politik dengan pemimpin.

Kata Kunci: Kepercayaan Publik; Politik Patronase; Pembagian Kekuasaan; Kabinet Merah Putih


Keywords


Public Trust; Patronage Politic; Distribution of Power; Merah Putih Cabinet

Full Text:

PDF

References


Andhika, L. R. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3(1), 24. https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.831

Arieska, P. K., & Herdiani, N. (2018). Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif. Jurnal Statistika Univesitas Muhamadiyah Semarang, 6(2), 166–171. https://doi.org/10.26714/jsunimus.6.2.2018.%25p

Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. JURNAL CITA HUKUM, 2(1). https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446

Cahyati, D. D., & Lopo, Y. H. L. (2019). Daily Patronage Politics: A Village Chief’s Route to Power. PCD Journal, 7(2), 169–196. https://doi.org/10.22146/pcd.51737

Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.

Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Galang Geraldy & Lasiono. (2024). Konstelasi Politik Klientelisme Gus Ali :Studi Relasi Kuasa Patron – Klien Gus Ali di dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor—Subandi. Journal of Politica Governo, 1(2), 5–19. https://doi.org/10.62872/55tgsn73

Haning, M. T., -, H., & Tahili, M. H. (2018). Peningkatan Public Trust dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 62. https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24940

Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Keungan Negara: Kementrian Keuangan RI Tahun 2018, 784–799.

Houston, D. J., & Harding, L. H. (2013). Public Trust in Goverment Administrators Explaining Citizen Perceptions of Trustworthiness and Competence. ASPA, Public Intergrity, Winter, 16(1), 53–75.

Kusumana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. The Indonesian Journal of Politics and Policy, 6(1).

Monteza, F. (2023). Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Pada Pengubahan Nomenklatur Kementerian Negara. UNJA Journal of LegalStudies, 01(01).

Nordholt, H. S. (2015). Environment, Trade and Society in Southeast Asia: From Contest State to Patronage Democracy The Longue Durée of Clientelism in Indonesia. BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004288058

Rahayu, Amy, & Juwono, V. (2019). Birokrasi & Goverment Teori, Konsep dan Aplikasinya. Depok: Raja Grafindo Persada.

Rahman, I. N. (2016). Pengaruh Civic Literacy Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Politik Siswa. UCEJ Untirta Civic Education Journal, 1(1).

Razak, F., Syah Reza, F., & Eka Saputra, I. (2024). Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 62–80. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.473

Rosyan, A. N., & Prasojo, E. (2024). Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi.

Shefter, M. (1993). Political Parties and the State: The American Historical Experience. Princeton: Princeton University Press.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alphabeta.

Susanto, M. (2016). The Construal Development Of The Prerogative Right Of The President. Jurnal Yudisial, 9(3), 237–258. https://doi.org/10.29123/jy.v9i3.9

Wahidah, S. N. I., Bafedal, R. E., & Hartanti, D. (n.d.). Money Politics in the Legislative Election in EastLombok Period 2014-2019 (Case Study in Sandubaya). The Scientia Journal of Social and Legal Studies, 1(1), 2022.

Wahyunengseh, R. W. (2011). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 29–40.

Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 4(2), 1–23. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.200




DOI: https://doi.org/10.30596/pcej.v4i3.25774

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Mulia Sari, Sheila Naovallia, Rivi Ahmad Jalari, Leni Anggraeni, Yoga Bestari, Cecep Darmawan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.