Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabuaten Boalemo. Dilihat dari aspek: (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) keterbukaan, (4) aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Desa Modelomo sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari akuntabilitas, pemerintah desa telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, mengikuti standar operasional prosedur (SOP) serta membuat laporan pertanggungjawaban secara rutin. Namun, masih terdapat aparatur desa yang belum mampu mengoperasikan fasilitas yang tersedia sehingga pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Transparansi juga masih menghadapi kendala, karena kurangnya informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan administrasi. Sementara itu, keterbukaan sudah berjalan baik, terlihat dari adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan terhadap pelayanan publik. Aturan hukum telah terlaksana dengan baik, di mana aparatur desa bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku, memanfaatkan aplikasi pengawasan, serta memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Bahrudin, A., & Hidayat, S. A. (2023). Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur Implementation Of Good Governance In Public Services At Office Of East Semarang District. Public Service And Governance Journal, 4(2), 1–17.
Dahlia, N. (2023). Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaboration Governance Pada Pelayanan Publik. Journal of Governance Innovation, 5(1), 61–79.
Fahmi, M. S. U., Puspaningtyas, A., & Widiyanto, M. K. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Perspektif New Public Leadership di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(3), 229-245.
Irama, L., & Riswanto. (2025). Strategi Komunikasi Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Menang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 4, 1–9.
Iza, I. N., Habibi, M. M., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalaml Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Jurnal Civic Hukum, 7(4), 88–99.
Lombo, F. A., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2022). Transparansi Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Jurnal Governance, 2(2), 3.
Lutfianti, E. N., Wilujeng, s., & Hentika, N. P. (2023). Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Kolaboratif Sains, 5(4), 191–195. https://doi.org/10.56338/jks.v5i4.2366
Masloman, N. (2022). Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Lex Administratum, 10(3).
Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(4), 150-155.
Pemerintah Kabupaten Boalemo. (2019). Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo No.53 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Pratiwi, B. B., & Affrian, R. (2024). Penerapan Good Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 482–492.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Safitri, A. M., & Wahidahwati. (2024). Efektivitas Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Buduran. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 1–10.
Saputri, I. D., & Widodo, S. (2024). Good governance. Jurnal Ilmiah Civis, XIII(1), 1–14.
Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, K., & Suprianto, S. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kerekeh. Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen, 1(1), 54–61. https://doi.org/10.58406/samalewa.v1i1.355
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Susanto, R. A., & Setiawan, M. B. (2024). Pelaksanaan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Iapa Proceedings Conference, 269–277.
Tahir, A., & Lamakaraka, F. (2023). Management Information System in Public Service: A Review of Literature. West Science Social and Humanities Studies, 1(05), 270–281. https://doi.org/10.58812/wsshs.v1i05.369
Tahir, S. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung, 2(2), 42–61.
Tohopi, R., & Hulinggi, P. A. (2023). Penerapan E- Government Melalui Kebijakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Berbasis Website Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 14–24. https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).11130
Tui, F. P. (2019). Pengembangan Kompetensi Aparatur: Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, VI, 1–8.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
(EDUTECH) Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiya Sumatera UtaraKampus 1 FKIP UMSU
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jurnaledutech@umsu.ac.id




