HAK ATAS TANAH PADA SEBUAH PERUSAHAAN DI KAWASAN INDUSTRI

Meta Permatasari, Triono Eddy

Abstract


Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri tentunya masih ragu dalam menjalankan aktivitasnya akibat pengaturan hukum tentang Kawasan Industri yang cenderung tidak konsisten. Pemerintah juga dinilai kurang tanggap dengan perkembangan Kawasan Industri ini, hal ini dibuktikan dengan fase-fase keluarnya pengaturan tentang Kawasan Industri yang menggambarkan ketidakpastian serta isi dari setiap pengaturan yang dinilai masih kurang lengkap. proses pembuatan akta pelepasan hak atas tanah oleh Notaris untuk kepentingan perusahaan swasta yaitu dimulai dengan adanya musyawarah diantara para pihak yaitu pihak pemegang hak atas tanah, pihak perusahaan swasta, saksi, serta Nootaris terkait dengan bentuk dan besaran ganti rugi, jika sudah terdapat kesepakatan maka ditandatanganinya akta pelepasan hak dan melakukan pengajuan permohonan terhadap hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat.

Keywords


Hak Atas Tanah, Kawasan, Industri

Full Text:

PDF

References


Gatot Supramono. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia,

Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ida Hanifah, Ismail Koto. 2021. “Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di

Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Yuridis 8 No. 1.

Perangin, Effendi. 1991. Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta: Rajawali Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Rahmat Ramadhani. 2020. “:Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans

without Creditors' Permission”, IJRS:International Journal Reglement & Society 1,

No. 2.

Rahmat Ramadhani. 2021. “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims

of the Land Mafia”, IJRS:International Journal Reglement & Society 2, No. 2.

Shofa Maya. 2002. “Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah bagi Perusahaan di

Kawasan Industri Terboyo Kota Semarang”, Tesis, Semarang.

Zainuddin, Rahmat Ramadhani. 2021. “The Legal Force Of Electronic Signaturesin

Online Mortgage Registration”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.