KAJIAN HUKUM PIDANA BENTUK KEJAHATAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Abstract

Bentuk kejahatan adalah pola atau metode yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok dalam suatu perbuatan yang mengabaikan kepentingan/ merugikan orang lain dan mementingkan kepentingan/perbuatan yang menguntungkan dirinya dan atau kelompoknya sendiri. Dimana pada bentuk kejahatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat dan terjadi dalam bagian-bagian tertentu dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan atau terpola secara sistemik, artinya mulai awal dari perencanaan sampai dengan penunjukkan pelaksana proyek sudah diketahui dan ditentukan sebelumnya, tanpa melalui mekanisme yang diamanatkan oleh Undang Undang, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur proses tender dan penetapan pemenang lelang untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Implementasi yang baik dari peraturan ini akan membantu dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara.