PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT

Abstract

Perjanjian kredit merupakan instrumen hukum yang lazim digunakan dalam hubungan keuangan antara kreditur dan debitur. Namun, dalam praktiknya, kreditur kerap menghadapi risiko wanprestasi dari debitur, terutama ketika jaminan tidak cukup atau proses eksekusi tidak efektif. Jurnal ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit, baik berdasarkan hukum perdata maupun ketentuan khusus dalam peraturan perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lambatnya proses penegakan hak dan belum optimalnya mekanisme eksekusi jaminan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan sistem hukum dan penguatan posisi kreditur dalam perjanjian kredit guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik pembiayaan di Indonesia.