HARMONISASI KEBIJAKAN HUKUM AGRARIA DAN ANTI-PENCUCIAN UANG UNTUK MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT DAN KEADILAN SOSIAL

Yogi Prasetya Sinambela

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi kebijakan hukum agraria dan kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia guna mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dalam mengintegrasikan kedua kebijakan tersebut, serta untuk mengeksplorasi dampak ketidakharmonisan antara kebijakan agraria dan anti-pencucian uang terhadap sektor agraria sebagai salah satu media pencucian uang melalui transaksi tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang berfokus pada studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor agraria di Indonesia rentan terhadap penyalahgunaan untuk pencucian uang akibat kurangnya pengawasan yang terintegrasi dan ketidakselarasan antara kebijakan agraria dan kebijakan anti-pencucian uang. Selain itu, transparansi dalam transaksi agraria dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, serta revisi regulasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor agraria.

Full Text:

PDF

References


Apdoni, T., Simbala, Y., & Umbas, R. R. (2025). Kajian Hukum Terhadap Penyerobotan

Tanah

Menurut Hukum Pidana. LEX PRIVATUM, 16(1), 1–16.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/62044

Bhakti, I. S. G. (2025). Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem HukumIndonesia. In Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi. Sada

Kurnia Pustaka.

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf

on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, Vol. 9 No.2.

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf

on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, Vol. 9 No.2.

Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan

Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9),

–5363. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1452

Fitriana, R., Daim, N. A., Pelaporan, P., & Keuangan, T. (2025). Peran PPATK Dalam

Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi

The Role of PPATK in Uncovering Money Laundering Crimes Derived from

Corruption Offenses Abstrak Jurnal Magister Hukum “ Law and Humanity ” 1-23.

Jurnal

Magister

Hukum “Law and Humanity,” 3(1), 1–23.

https://doi.org/10.37504/lh.v3i1.705

Gusman Arsyad, S. S. T., Parwito, M. P., Mohamad Ikbal Kadir, S. H., ST, L., Jana Milia,

S., Elfitri Yuza, S. H., Siti Hawa Lubis, S. P. I., Dwi Nur Handayani, S.,

Muhammad Syafri, S. P., & Irfan Sophan Himawan, S. E. (2024). Pendidikan

Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri). Mega Press Nusantara.

Hafidz, A. M., & Marlina. (2025). Kiai Langgar & Digitalisasi Transaksi Ekonomi:

Degradasi Otoritas dan Fungsi Sosial Kiai Langgar di Sektor Ekonomi. Penerbit

NEM.

Herlintang, R., Majesty, C., Aprilita, L., Fortuna, S., Saloh, T. Y., Wijaya, A., & Ali, N.

(2025). Penyuluhan Hukum Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengakuan Hak Milik

Atas Tanah dalam Bentuk Sertifikat Hak Milik Di Masyarakat Kuala Kurun

Seberang Kabupaten Gunung Mas. Journal Of Human And Education (JAHE),

(1), 852–863. https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2276

Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights

Disputes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 6(1), 17-21.

Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights

Disputes. International Journal Reglement & Society (IJRS), 6(1), 17-21.

Litmantoro, M. T., & Wijaya, Y. A. (2023). Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada

Persekutuan Komanditer (CV) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria.

Jurnal

Education

and

https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.4994

Development,

(3),

–187.

Lubis, D. I. S., Lubis, A. H., & Adawiyah, R. (2024). Reformasi Birokrasi Dalam

Pengelolaan Pertanahan Nasional (Analisis Terhadap Implementasi Peraturan

Presiden No. 177 Tahun 2024 Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Keadilan

Sosial Di Indonesia). Law Jurnal, 5(1), 45–57.

Merdiani, W., & Ruslina, E. (2025). Peran Hukum Dalam Peningkatan Kesejahteraan

Melalui Ekonomi Berbasis Keadilan. Res Nullius Law Journal, 7(1), 63–72.

https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.15524

Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). Efektivitas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum,

(2), 39–48. https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1048

Puanandini, D. A., Taufiqurrahmawati, H., & Azhari, A. F. N. (2024). Strategi

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif

Hukum dan Kebijakan Nasional. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan

Dan

Hukum,

(2),

–49.

https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1157/1233

Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023:

Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. Jurnal

Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 031-042.

Siahaan, R. D. S., & Ilvira, M. L. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam

Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam

Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal

Mimbar

Ilmu

Hukum (MIH), 1(1), 57–71. https://kti.potensi

utama.org/index.php/MIH/article/view/712

Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Perspektif Nilai Keadilan. Jurnal Yuridis, 11(1), 54-63.

Warda, N., Faqih, A., Kurniawan, A., Nurshadrina, D. S., Widyaningsih, D., &

Kusumandari, S. A. (2024). Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan

Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun

Ketangguhan

Orang

Asli

https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/rr_kurawal_oap_2024-9

_final.pdf

Papua.

Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing

Violations In The Implementation Of Elections. In Proceeding International

Seminar of Islamic Studies (No. 1, pp. 1382-1388).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.