PERAN PANCASILA DALAM MENYATUKAN REGULASI PERTANAHAN DAN PELINDUNGAN DATA DIGITAL UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA

Abstract

Indonesia, dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial yang terus berkembang tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya alam, khususnya tanah, serta perlindungan data pribadi. Meskipun berbagai kebijakan redistribusi tanah telah diterapkan, ketimpangan kepemilikan tanah tetap menjadi masalah utama, terutama karena dominasi korporasi besar yang menguasai sebagian besar tanah, sementara masyarakat kecil, khususnya petani tanpa tanah, tidak memperoleh akses yang memadai. Pancasila, sebagai dasar ideologi negara, berperan penting dalam merancang kebijakan yang mengutamakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam perlindungan data pribadi, Pancasila dapat menjadi dasar moral dan hukum yang mengedepankan hak privasi individu, dengan kebijakan yang transparan dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi pertanahan dan perlindungan data pribadi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperkuat penerapan kebijakan yang inklusif dan adil, guna mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.