ELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK UMKM DI KOTA MEDAN MELALUI PENDAFTARAN RESMI

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Medan. Namun, masih banyak produk UMKM yang belum mendapatkan pelindungan hukum yang memadai, khususnya dalam aspek merek dagang. Merek yang tidak didaftarkan secara resmi berisiko tinggi untuk disalahgunakan atau ditiru oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum terhadap merek dagang UMKM yang telah terdaftar serta menganalisis kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pendaftaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal, buku, dan sumber daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap merek dagang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum kepada pemilik merek. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan informasi, biaya pendaftaran, dan kurangnya pendampingan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah melalui edukasi dan fasilitasi sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM dapat memperoleh pelindungan hukum yang optimal terhadap merek produk mereka.