PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI INDONESIA

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, proses pengadaan tanah seringkali menghadapi berbagai problematika yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta studi literatur dari berbagai sumber ilmiah.Hasil kajian menunjukkan bahwa problematika utama meliputi ketidaksepakatan dalam penentuan ganti rugi, konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya transparansi dalam proses pengadaan tanah. Selain itu, dampak sosial seperti relokasi penduduk dan hilangnya mata pencaharian juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam implementasi kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan aspek keadilan dan kepastian hukum guna meminimalisir konflik dan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia.