KEDUDUKAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana status hukum harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam perspektif hukum waris Islam, serta bagaimana implikasinya terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, harta yang diperoleh secara tidak sah (ḥarām), termasuk hasil tindak pidana pencucian uang, tidak dapat diakui sebagai harta warisan yang sah untuk dibagikan kepada ahli waris. Harta tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak atau negara sebagai bentuk pengembalian hak (istirdād al-ḥaqq) dan pembersihan harta (tathhīr al-māl). Dengan demikian, pewarisan hanya dapat dilakukan terhadap harta yang diperoleh secara halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kesimpulannya, harta hasil tindak pidana pencucian uang tidak memiliki kedudukan sebagai harta warisan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang tegas dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam untuk memastikan bahwa harta hasil kejahatan tidak diwariskan kepada ahli waris, melainkan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.