TANGGUNG JAWAB HUKUM INFLUENCER TERHADAP PROMOSI PRODUK YANG MENYESATKAN KONSUMEN

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pemasaran, khususnya melalui penggunaan media sosial sebagai sarana promosi digital. Influencer muncul sebagai aktor penting dalam strategi pemasaran karena memiliki kemampuan memengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit promosi yang dilakukan oleh influencer mengandung informasi yang berlebihan, tidak akurat, atau menyesatkan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat promosi menyesatkan, dan bentuk pertanggungjawaban perdata influencer dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat yuridis deskriptif, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Influencer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti melakukan kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam menyampaikan informasi promosi. Dengan demikian, influencer tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab dalam kegiatan promosi guna melindungi kepentingan konsumen serta mewujudkan kepastian hukum dalam praktik pemasaran digital.