HUKUM DAN KEADILAN DALAM PROBLEMATIKA DESA DI WILAYAH HAK GUNA USAHA (HGU): PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TENTANG HAK DAN KEWENANGAN DESA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum dan keadilan dalam sengketa wilayah desa yang berada di bawah Hak Guna Usaha (HGU), serta untuk melihat sejauh mana kewenangan dan hak asal-usul desa diakui dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian adalah perbedaan antara legitimasi sosial masyarakat desa yang memiliki keterikatan dengan izin HGU secara formal dan legitimasi sosial masyarakat desa yang memiliki Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-filosofis. Metode ini menggabungkan analisis doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan pemikiran filosofis tentang konsep keadilan dan kedaulatan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HGU seringkali membatasi kemampuan desa untuk mengelola wilayahnya. Ini menyebabkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan hak masyarakat desa. Dari sudut pandang filsafat hukum, situasi ini menunjukkan bahwa keadilan substantif belum ada, terutama dalam hal keadilan korektif dan distributif. Selain itu, undang-undang saat ini lebih menekankan kepastian hukum daripada keadilan sosial dan pengakuan hak asal-usul desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi hukum agraria dan penguatan kewenangan desa berbasis nilai keadilan dan kearifan lokal, agar hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.