MEKANISME PENYITAAN ASET DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SUMBER DARI JUDI ONLINE
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andi Hamzah. 2023. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Brenda Gratland. 2009. Asset Forfeiture: Rules and Procedures, Forfeiture Endangers
American Right (FEAR). Washington D.C.
Dwidja Priyatno dan Kristian. 2023. Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Kencana.
Elshirah Triani Cory. "Tantangan dalam Pelacakan dan Pemulihan Aset Negara dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang: Evaluasi Peran PPATK dalam Sistem Hukum
Indonesia".https://www.kompasiana.com/elshirahtrianicory4707/684fcf36ed6415
a86c70d2/tantangan-dalam-pelacakan-dan-pemulihan-aset-negara-dalam
tindak-pidana-pencucian-uang-evaluasi-peran-ppatk-dalam-sistem-hukum
indonesia.
Financial Action Task Force. Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering.
M. Arief Amrullah. 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang. Malang: Bayumedia.
M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
PPATK.
“Laporan
Tahunan
PPATK
Tahun
https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/256/laporan-tahunan-ppatk-tahun
html.
”
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Analisis Transaksi Keuangan Terkait
Judi Online. 2023.
Sutan Remy Sjahdeini. 2010. Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Tempo.
“Bareskrim
Sita
Rp.
Miliar
Hasil
Judi
Online”.
https://www.tempo.co/hukum/bareskrim-sita-rp-142-miliar-hasil-judi-online
Tempo. “PPATK: Nilai Transaksi Judi Online Rp. 155 triliun Hingga Oktober 2025”
https://www.tempo.co/hukum/ppatk-nilai-transaksi-judi-online-rp-155-triliun
hingga-oktober-2025-2086291.
Theodore S. Greenberg, et.al. 2009. Stoleh Asset Recovery: A Good Practice Guide For
Non Conviction Based Asset Forfeiture. Washington D.C.
Yunus Husein. Penjelasan Hukum tentang perampasan Aset tanpa Pemidanaan Dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung: PSHK dan Puslitbangkumdil.
Refbacks
- There are currently no refbacks.