STRATEGI IRAN MENUTUP LAUT MERAH SEBAGAI RESPONS BLOKADE AS BERTENTANGAN DENGAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Abstract

Upaya Iran untuk menutup akses Laut Merah sebagai respons terhadap blokade ekonomi dan militer oleh Amerika Serikat menimbulkan dinamika geopolitik yang kompleks serta memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan rezim hukum laut internasional. Laut Merah memiliki posisi strategis sebagai jalur utama distribusi energi global dan diklasifikasikan sebagai laut semi tertutup sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas tindakan Iran, mengidentifikasi faktor geopolitik yang melatarbelakanginya, serta menganalisis implikasi hukum internasional yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional, asas asas hukum, serta praktik negara yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan penutupan akses laut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi yang merupakan salah satu pilar utama hukum laut internasional, meskipun tindakan tersebut diklaim sebagai bentuk pertahanan diri. Dari sisi kuantitatif, Laut Merah merupakan jalur penting yang mendukung distribusi energi dunia dalam jumlah signifikan, sehingga setiap gangguan terhadap aksesibilitasnya dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk peningkatan biaya logistik dan terganggunya rantai pasok energi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tindakan sepihak dalam membatasi akses perairan internasional tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan pelanggaran terhadap hukum laut internasional serta berpotensi memperburuk eskalasi konflik dan mengancam keamanan maritim global.