KEBIJAKAN HUKUM PENGATURAN SISTEM GREAT FIREWALL SEBAGAI PEMBOKIRAN WEBSITE JUDI ONLINE DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN DIGITAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan perjudian online di Indonesia serta merumuskan model pengaturan sistem *Great Firewall* sebagai kebijakan hukum dalam pemblokiran website judi online yang efektif dan sejalan dengan prinsip kedaulatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian online telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui Pasal 426 dan 427, serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3). Selain itu, Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten bermuatan perjudian. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala, terutama pada aspek teknologi dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui penerapan sistem *Great Firewall* sebagai instrumen preventif berbasis teknologi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kelembagaan pengawasan seperti CSIRT masih bersifat desentralistik dan lemah secara struktural. Dengan demikian, penguatan regulasi, integrasi teknologi, dan pembentukan CSIRT sebagai lembaga negara di bawah Presiden menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan digital dan penanggulangan perjudian online yang efektif.